kothukothu.com – Dalam era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam menyuarakan berbagai isu sosial, politik, hingga kemanusiaan. Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya bertindak setelah sebuah peristiwa menjadi viral di media sosial. Negara harus proaktif dalam menangani permasalahan rakyat tanpa harus menunggu tekanan dari publik.

Peran Negara dalam Menjaga Ketertiban dan Kesejahteraan

Puan Maharani menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merespons permasalahan sosial dengan cepat dan tepat. Dalam banyak kasus, tindakan pemerintah sering kali terlihat setelah suatu kejadian viral di media sosial. Misalnya, kasus penindasan, ketidakadilan hukum, atau masalah infrastruktur sering kali baru mendapatkan perhatian setelah mendapat sorotan luas dari masyarakat digital.

Padahal, sebagai institusi yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur kebijakan dan hukum, negara harus mampu bertindak lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sebelum berkembang menjadi isu nasional. Puan Maharani menegaskan bahwa sistem yang baik adalah sistem yang mampu bekerja secara efektif tanpa menunggu tekanan dari luar.

Viral di Media Sosial Bukan Tolok Ukur Kebenaran

Dalam beberapa kasus, viralnya suatu isu di media sosial memang dapat membuka mata pemerintah terhadap suatu permasalahan. Namun, tidak semua yang viral adalah fakta yang akurat. Informasi yang tersebar di media sosial bisa saja mengandung hoaks atau disinformasi yang dapat memperkeruh situasi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme sendiri dalam menanggapi laporan dan aduan masyarakat. Lembaga-lembaga negara harus aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan segera mencari solusinya tanpa menunggu perbincangan publik di dunia maya.

Pentingnya Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Respons Cepat

Puan Maharani juga menekankan bahwa negara perlu meningkatkan sistem pengawasan dan respons cepat terhadap berbagai isu yang muncul di masyarakat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
   Aparatur pemerintah di tingkat daerah maupun pusat harus lebih responsif terhadap aduan masyarakat. Dengan adanya sistem pengaduan yang efektif, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada media sosial untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
2. Memperkuat Kebijakan dan Regulasi
   Pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Selain itu, penerapan kebijakan harus dilakukan dengan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi dalam proses penanganan kasus.
3. Membangun Kepercayaan Publik
   Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat jika negara menunjukkan kepedulian dan respons yang cepat dalam menangani berbagai masalah. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sarana untuk mendapatkan perhatian dari pihak berwenang.
4. Membentuk Tim Investigasi yang Profesional
   Tim investigasi yang independen dan profesional perlu dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang terjadi. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kasus yang mencuat di masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan transparan.

Kesimpulan

Puan Maharani menegaskan bahwa negara harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya karena tekanan dari viralnya suatu isu di media sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu desakan publik.

Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, respons cepat, serta kebijakan yang jelas, diharapkan negara dapat lebih sigap dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Sehingga, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun semakin meningkat, tanpa perlu bergantung pada media sosial untuk mendapatkan perhatian.